Public Talks: Suara untuk Perubahan dengan tema "Public Control: Ketika Rakyat Bertindak"

Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman menggelar diskusi publik bertajuk “Suara untuk Perubahan: Public Control Ketika Rakyat Bertindak” pada 13 November 2025. Acara ini menghadirkan akademisi dan aktivis untuk membedah dinamika politik nasional, lemahnya kontrol publik, dan urgensi peran mahasiswa dalam mengawal demokrasi.

Dalam sambutannya, Koordinator Program Studi Administrasi Publik Dr. Fajar Apriani, M.Si. menyoroti meningkatnya keresahan masyarakat terhadap berbagai fenomena politik belakangan ini, mulai dari “Indonesia Gelap”, aksi 17+8, hingga meredupnya suara wakil rakyat. Ia menegaskan bahwa forum seperti ini penting untuk memperkuat literasi politik di kalangan mahasiswa.

Sementara itu, Dr. Rina Juwita, S.IP., MHRIR.  selaku Wakil Dekan Bidang Akademik menekankan relevansi tema acara bagi warga Kalimantan Timur yang kini menjadi pusat perhatian nasional berkat proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, meski dipromosikan sebagai kota inklusif, banyak aspek pembangunan IKN yang masih menimbulkan pertanyaan, terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat lokal. Ia menegaskan bahwa “pengawasan publik harus menjadi tindakan nyata, bukan sekadar jargon,” dan mahasiswa berperan penting sebagai pengawas sekaligus pengimbang kebijakan.

Pada sesi pemaparan materi, Alfian, S.H., M.H. menjelaskan kembali prinsip negara hukum serta proses legislasi yang kerap dipengaruhi kepentingan politik. Ia menekankan bahwa kedaulatan rakyat harus terwujud melalui partisipasi bermakna, di mana publik berhak didengar dan dijelaskan dalam setiap proses penyusunan kebijakan.

Pembicara kedua, Dr. H. Saipul, M.Si., menyampaikan kritik terhadap demokrasi Indonesia yang dianggap kembali mengarah pada sentralisasi kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa praktik kapitalisme politik semakin mempersempit ruang kontrol publik. “Mahasiswa adalah mata air jernih,” ujarnya, “mereka harus menjaga idealisme dan tidak menjadi alat elite.”

Aktivis Muhammad Jamil Nur selaku ketua BEM FISIP UNMUL turut menyoroti lemahnya respons publik terhadap berbagai kebijakan kontroversial seperti kenaikan PPN dan revisi UU Minerba. Ia memperkenalkan pendekatan Invite-In Approach mengajak dialog, duduk bersama, dan mengambil keputusan kolektif sebagai cara membangun kontrol publik yang lebih kolaboratif. Ia menegaskan bahwa demonstrasi, tulisan kritis, dan audiensi tetap menjadi instrumen sah yang perlu dipertahankan.

Sesi diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dari peserta mengenai perpecahan sikap publik, keterbatasan demokrasi, hingga perilaku elite politik. Para narasumber sepakat bahwa mahasiswa perlu bersikap kritis, memahami isu secara komprehensif, dan menjaga konsistensi gerakan agar tidak terjebak dalam kepentingan pihak tertentu.

Acara ditutup dengan penegasan bahwa perubahan tidak akan hadir tanpa keberanian masyarakat untuk bertindak. Kontrol publik, menurut para pembicara, adalah fondasi demokrasi yang harus dijaga melalui partisipasi aktif, pemahaman kritis, dan keberanian bersuara mulai dari kampus hingga ruang-ruang pengambilan keputusan.