---

Kuliah Umum: Tantangan Administrasi Publik di Masa Depan

Program Studi Administrasi Publik telah melaksanakan Kuliah Umum dengan Tema Tantangan Administrasi Publik di Masa Depan pada Jum`at, 15 Agustus 2025 di Gedung I-Lab Universitas Mulawarman. Peserta dalam kuliah umum yaitu mahasiswa S1 dan S2 Administrasi Publik. 

Kegiatan ini dibuka oleh Daryono, S.Sos., M.Si., P.hD  selaku Wakil Dekan III Fisip Unmul. Adapun narasumber dalam Kuliah Umum menghadirkan Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA yang merupakan Ketua Indonesian Association for Public Administration (IAPA) sekaligus Dosen di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada. Pemateri menekankan beberapa poin dalam menjelaskan tantangan administrasi publik ke depan.

Pertama, kebijakan publik merupakan bentuk konkret dari keadilan negara yang diwujudkan melalui berbagai pelayanan kepada masyarakat, seperti jaminan keamanan, pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan, serta penyediaan lapangan pekerjaan. Dalam konteks ini, kebijakan publik seharusnya menjadi instrumen utama negara untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan rakyat secara adil dan efektif. Namun, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lainnya seperti Singapura, Brunei, dan Malaysia dalam hal indeks pemerintahan dan efektivitas kebijakan. Salah satu penyebab utama ketertinggalan ini adalah ketidak konsistenan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Meskipun siklus kebijakan publik idealnya mencakup tahap formulasi, adaptasi, hingga evaluasi, kenyataannya banyak kebijakan yang tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kedua, sering kali kebijakan yang dirumuskan tidak berorientasi pada penyelesaian masalah, melainkan bertujuan untuk mempertahankan kewenangan dan anggaran institusi tertentu. Akibatnya proses perumusan kebijakan menjadi tidak objektif dan tidak efisien. Banyak kebijakan yang tidak memiliki pondasi analitis yang kuat dan hanya disusun sebagai dokumen formalitas. Informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan pun kerap bersifat subjektif, berasal dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung berdasarkan insting dan pertimbangan jangka pendek.

Ketiga, dalam praktik perencanaan kebijakan, pendekatan forecasting dan backcasting seharusnya digunakan secara seimbang. Namun, di Indonesia pendekatan backcasting masih lemah. Perumusan kebijakan lebih sering mengikuti tren masa kini tanpa mempertimbangkan visi jangka panjang dan dampak sistemik. Selain itu, masih banyak pejabat dan instansi yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan rakyat. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak logis dan tidak berpihak pada masyarakat luas.
Keempat, secara keseluruhan, tantangan utama dalam praktik kebijakan publik di Indonesia terletak pada lemahnya komitmen terhadap prinsip keadilan, kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan, serta dominasi kepentingan politik dan birokrasi dalam proses perumusan kebijakan. Reformasi kebijakan yang berorientasi pada solusi dan kepentingan publik menjadi hal yang mendesak untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Penyampaian yang disampaikan oleh Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA menjadi pemantik diskusi, sehingga banyak pertanyaan yang membuat mahasiswa aktif bertanya mendiskusikan tentang permasalahan terkait regulasi maupun permasalahan yang relevan dengan kajian administrasi publik. Kegiatan kuliah umum memberi pandangan lebih mendalam tentang situasi yang perlu dihadapi seiring dengan perkembangan pesat teknologi dan tantangan bangsa, khususnya bagi lulusan administrasi publik yang perlu menjawab tantangan di masa depan. Kegiatan kuliah umum diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan analitis mahasiswa dalam menghadapi isu-isu strategis administrasi publik, serta responsif terhadap perkembangan isu administrasi publik.